Presiden PKS Minta Prabowo Segera Buat Surat Persetujuan Wagub DKI Jakarta

CROWNQQ - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri menemui capres Prabowo Subianto. Keduanya membahas timses sekaligus menanyakan posisi Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.

"Tentu Wagub juga dibicarakan. Antara Pak Salim dan Pak Prabowo. Pada intinya adalah komitmen Pak Prabowo ketika meminta kami mendukung sebagai capres, di mana di situ disampaikan bahwa salah satu yang diberikan kepada PKS adalah posisi wagub," kata Sohibul Iman di kediaman Prabowo Jl Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 20 September 2018Kandidat posisi Wagub DKI Jakarta dari PKS adalah Akhmad Syaikhu dan Agung Yulianto. PKS meminta Gerindra secepatnya mengajukan surat pencalonan dua nama tersebut. Sohibul berharap dalam waktu dekat atau pekan depan surat pengajuan sudah diteken Prabowo.

"Tadi sudah disampaikan ditanyakan kembali ke Prabowo tetep komitmen dan kita sudah meminta Pak Prabowo untuk segera membuat surat ajuan tentang pencalonan dua nama dari PKS karena dua nama ini harus dicalonkan dari PKS maupun dari Gerindra," tuturnya.

PKS menyerahkan kepada Gerindra bila kadernya M Taufik  juga disodorkan untuk Wagub DKI Jakartapengganti Sandiaga Uno.

"Saya katakan itu urusan internal mereka. Yang kami pegang kan tentu adalah sesama pimpinan partai kan, yang menentukan kan pimpinan partai. Jadi silakan saja Pak Taufik sampaikan kepada Pak Prabowo," ujar Sohibul.

Sohibul menanggapi wajar bila di DPRD DKI Jakarta ada lobi lobi politik untuk memuluskan langkah Taufik. Dia percaya Gerindra menjaga komitmen bahwa jatah kursi Wagub DKI ini milik PKS. Sohibul juga siap menerima bila pada ujungnya kursi Wagub ini kosong.

"Dalam politik pasti ada lobi-lobi, tapi kita percaya bahwa politik ini dibangun dengan komitmen, saling percaya, karena itu saya juga ingin percaya kepada temen temen Gerindra, termasuk di dalamnya saudara Taufik, ya mari kita jaga komitmen ini, karena ini fatsun politik. Kalo kemudian komitmen, fatsun politik tidak dijaga, terus berdasarkan apa kita berpolitik membangun negeri ini. Kalau hal hal seperti ini tidak ditaati," tutur Sohibul.